Presiden Jokowi Marah Besar, Bupati/Walikota Simpan Rp 220 Triliun di Kas Pemda Padahal Rakyat Butuh


TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi Marah Besar, Bupati/Walikota Simpan Rp 220 Triliun di Kas Pemda Padahal Rakyat Butuh

Inilah salah satu berita terpopuler tribun-timur.com.

Presiden Jokowi melampiaskan kekecewaannya. Jokowi marah karena mengetahui ternyata ratusan triliuan uang negara malah mengendap di k as Pemda.

Padahal seandainya disalurkan, bisa mengakselerasi ekonomi rakyat.
Presiden RI Jokowi mengingatkan pemerintah daerah tidak menumpuk kelamaan dana hibah di kas pemda.

Padahal dana hibah dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi rakyat.

Saat tampil di acara Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) di Jakarta, Jokowi mengekspresikan kemarahannya kepada pemerintah daerah yang menumpuk ratusan triliun dana hibah di kas pemda. 

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan namanya sering digunakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan izin investasi yang mangkrak di daerah.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Mulanya, ia merasa puas dengan kinerja Bahlil lantaran mampu menyelesaikan sejumlah izin investasi yang mangkrak di daerah.
Ia mencontohkan perizinan investasi di Cilegon, Banten, yang mangkrak selama empat tahun namun mampu diselesaikan Bahlil dalam waktu kurang dari dua pekan.

Ia lantas mendengar namanya dibawa-bawa Bahlil saat menyelesaikan berbagai perizinan investasi yang mangkrak di daerah.

"Saya senang kepada Pak Bahlil karena gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden kalau ke daerah," ujar Jokowi sembari tersenyum, lantas disambut tawa peserta Rakornas BKPM.

"Untuk menyelesaikan persoalan di daerah enggak apa-apa. Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," lanjut Presiden.

Ia menekankan kecepatan dalam melayani para investor sangat dibutuhkan di masa sekarang, sebab banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

Ia mencontohkan, pada 2019 ada investasi senilai Rp 708 triliun yang sudah masuk ke Indonesia namun belum selesai perizinannya.

Jokowi meminta hal tersebut tak terulang kembali di 2020.

"Sudah buka pintu, sudah masuk, tapi berhenti. Itu Rp 708 trilun. Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara enggak perlu. Yang di dalam saja selesaikan," lanjut dia.

Ratusan Triliun Mengendap di Dana pemda

Di kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan kegeramannya atas banyaknya dana pemda yang disimpan di kas pemda.

"Ini perlu saya peringatkan di November dan Oktober 2019 lalu, uang yang masih berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih pada angka Rp 220 triliun. Sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah," kata Jokowi.

Angka uang Pemda yang mengendap di bank daerah itu turun jadi Rp 110 triliun di Desember 2020.

Namun tetap saja Jokowi marah besar.

Sebab uang ratusan triliunh itu bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi dan menggerakkan roda perekonomian daerah setempat.

"Kalau itu bisa dihabiskan sebetulnya beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan yang ada di daerah itu," lanjutnya.

Jokowi meminta para kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota bersikap tegas

. Jokowi tak ingin tahun ini ada pengendapan uang sebesar itu.

"Kemudian juga gubernur, bupati, walikota harus tegas dengan ini jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang hibah sebanyak ini jangan ulangi lagi di tahun 2020," lanjut Jokowi.

Siapa Menteri Presiden Direshuffle?

Siapa menteri kabinet Jokowi di-reshuffle? Lihat survei kinerja Prabowo Subianto, Erick Thohir, Mahfud MD, Nadiem Makarim, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Sri Mulyani.

Ada kabar jika Jokowi akan melakukan reshuffle untuk pertama di Kabinet Indonesia Maju.

Siapa yang bakal masuk gerbong?

Presiden Joko Widodo menyatakan bakal mengganti menterinya yang tak bisa beradaptasi dan bekerja lambat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadroel Rachman melalui keterangan tertulis, Minggu (23/2/2020).

Fadjroel Rachman mengatakan pernyataan Jokowi itu disampaikan saat bertemu para pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020).

"Presiden Joko Widodo menyatakan, 'Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu'," kata Fadjroel Rachman menirukan ucapan Jokowi kepada para pegiat media sosial.

"Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," kata Fadjroel Rachman kembali menirukan ucapan Jokowi.

Ia menegaskan tidak ada rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.

Karenanya semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera beradaptasi.

Presiden juga menegaskan tujuan Indonesiasentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat tercapai melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju.

Kelima prioritas tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Kemudian transformasi ekonomi modern bernilai tambah yang berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya serta berkemajuan secara efektif dan efisien.

"Karenanya diperlukan anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan fungsi kementeriannya," tutur Fadjroel Rachman.

Untuk diketahui, pendukung Jokowi, Dede Budhyarto, di akun twitter pribadinya @kangdede78 mengunggah cuitan yang berisikan tetntang pertemuannya dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Dede Budhyarto melalui cuitannya mengatakan bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya endak bagus kalian bakalan dicukupkan," kata Dede Budhyarto melalui cuitannya tersebut.

Prabowo Subianto Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Sebelumnya, lembaga survei Indo Barometer melansir hasil survei kinerja dan popularitas menteri pada Kabinet Indonesia Maju.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah menteri yang paling dikenal publik.

"Saya kira wajar karena beliau adalah mantan calon presiden, dua kali," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Dari total 1.200 responden, sebanyak 18,4 persen memilih Prabowo Subianto.

Menteri yang paling dikenal kedua, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dipilih oleh 10,6 persen responden, disusul Menteri BUMN Erick Thohir dipilih 8,2 persen dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang dipilih 7,9 persen responden.

Setelah itu, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang dipilih 5,3 persen responden dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebesar 5,2 persen.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan 5 persen responden dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan 3,2 persen.

Menteri yang menempati urutan dua terakhir dikenal publik, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar 2,5 persen, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebesar 2,2 persen.

Tidak hanya sebagai menteri yang paling dikenal publik, Prabowo Subianto rupanya juga dinilai responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

Selain Prabowo Subianto, menteri lain yang dinilai memiliki kinerja baik adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Qodari berpandangan, keputusan Prabowo Subianto untuk menjadi menteri dinilai tepat karena membuat panggung politiknya terus bertahan.

Survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.

Survei ini dilakukan Indo Barometer jelang 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.(*)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Presiden Jokowi Marah Besar, Bupati/Walikota Simpan Rp 220 Triliun di Kas Pemda Padahal Rakyat Butuh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel